Tantangan YBP dan KPA Gianyar 2022, Layanan HIV-AIDS di Gianyar Merata
Admin aidsbali | 13 Desember 2021 | Dibaca 89 kali

AIDSBALI.ORG. “Pertemuan yang dilaksanakan Yayasan Bali Peduli (YBP) hari ini memang sangat baik. Karena ingin melaporkan capaian serta langkah ke depan dalam Penanggulangan AIDS di Gianyar. Akan tetapi yang menjadi PR Besar YBP saat ini adalah, mendata kembali jumlah klien yang berasal dari Gianyar. Demikian pula untuk KPA Gianyar, PR besarnya adalah meningkatkan jumlah layanan yang akan dimaksimalkan fungsinya untuk penanggulangan AIDS di Gianyar. Karena dari pantauan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, banyak layanan yang potensial dimaksimalkan perannya ke depan,”Tegas dr Agus Suryadinata selaku pengelola Program HIV-AIDS Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Selasa 30 Nopember 2021 lalu.


Menjawab pertanyaan tersebut, Bali Peduli siap menata Kembali data yang mereka dapatkan tersebut untuk selanjutnya dijadikan pedoman Menyusun kegiatan penjangkauan Tahun 2022 dan selanjutnya. Sementara itu, KPA Gianyar pun menjawab akan segera berkoordinasi dengan seluruh layanan yang ada di Kabupaten Gianyar. Sehingga Tahun 2022, layanan HIV-AIDS di Gianyar mulai merata ke masing-masing wilayah di Gianyar.


Sebagaimana diketahui sebelumnya, Koordinator SSR YBP, Ns. Gusti Ngurah Agus Arimbawa S.Kep melaporkan, sampai Nopember 2021, YBP terus melaksanakan aktivitas penjangkauan. Dimana target 1028 dan capaian juga 1028 untuk Lelaki Seks Lelaki (LSL), Sedangkan untuk Transgender, ditargetkan 11, tapi capaiannya hanya 4. Untuk Rujukan, LSL ditargetkan 503, akan tetapi hanya tercapai 153 saja. Untuk Transgender (TGT) ditarget 5, akan tetapi baru tercapai 3.


Dan ruang lingkup jangkauan YBP adalah Populasi Kunci, LSL dan Transgender, rujukan Tes HIV ke layanan Kesehatan terdekat, Mobile Voluntary Counseling And Testing (VCT) door to door ke LSL serta Transgender, Koordinasi Lintas Sektor, FGD untuk LSL, Mobil HCT ke LSL. Terkait pentingnya MOU, Putu Utami Dewi dari Yayasan Spirit Paramacitta (YSP) mengungkapkan,MOU sangatlah penting untuk dibuat.

Hal senada ditegaskan pula oleh dr Agus, dimana Memorandum Of Understanding (MOU) itu sangat penting karena ada beberapa hal yang akan disepakati, terkait penjangkauan dan pendampingan clien di lapangan. Dan itu jelas disebutkan dalam Permenkes No 21 Tahun 2019 terkait loss follow up minum obat.

Untuk tahun 2022, dr Agus juga menyampaikan bahwa, semua puskesmas harus melayani pengobatan HIV stadium 1 dan 2, dan itu akan ditanggung BPJS. Sehingga diharapkan semua peserta menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka. Dan hal itu juga harus melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Langkah yang harus diambil Bali Peduli, adalah mengumpulkan semua clien termasuk anggota, dipastikan mereka sudaj memiliki (NIK) untuk bisa dilayani pengobatannya nanti di puskesmas setempat, Khusus untuk HIV stadium 3 dan 4, akan dilayani Rumah Sakit setempat.***TIM


 


 


Share :